kamagra kopen kamagra online kamagra 100 viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100mg cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online
viagra tablets australia levitra online australia viagra générique viagra pour femme cialis générique cialis en ligne levitra générique levitra prix kamagra 100 kamagra 100mg kamagra kopen kamagra online cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online cialis daily australia levitra australia
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
News

Workshop Gerakan Kemanusiaan Non-Struktural di Indonesia

Workshop Gerakan Kemanusiaan Non-Struktural di Indonesia

Bangsa Indonesia memiliki akar sejarah kearifan lokal yang telah turun temurun diwariskan oleh nenek moyangnya. Salah satu ciri kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah nilai kebersamaan. Sikap ini begitu mengakar di tengah masyarakat, dan menjadi dasar bagi munculnya aksi-aksi kemanusiaan modern seperti saat ini. “Aksi kemanusiaan modern” memiliki ciri utama teroganisir dengan mekanisme yang terstruktur secara rapi. Sementara, aksi kemanusiaan jaman dahulu atau tradisional bersifat tindakan spontanitas dari suatu niat baik untuk saling membantu yang bersifat massif dan masal yang dilakukan oleh komunitas.

Dalam hal ini, kita membicarakan tentang gerakan kemanusiaan non-struktural di Indonesia. Gerakan ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Gerakan sipil pertama yang dikenal di Indonesia adalah gerakan Budi Oetomo yang bergerak pada usaha pendidikan dan kesehatan. Namun sejalan dengan waktu, gerakan ini bermetamorfosa menjadi gerakan perlawanan terhadap kolonialisme pemerintahan Hindia Belanda.

Selain itu, pada zaman itu kita juga mengenal gerakan Nahdlatul Ulama dan Serikat Islam yang juga bergerak pada bidang kemanusiaan selain sebagai organisasi keagamaan. Karena keterbatasan literatur sejarah, pada zaman itu gerakan non-strukutural dikenal sebagai gerakan untuk memerdekan diri dari Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya, gerakan non-struktural semacam ini mengental menjadi gerakan bersama yang menyatukan bangsa Indonesia hingga munculnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi cikal bakal upaya mengikatkan diri bangsa Indonesia dalam satu cita-cita menjadi sebuah bangsa.

Pada masa kemerdekaan Indonesia, semua gerakan non-struktural di Indonesia apapun bentuknya memiliki prioritas tinggi untuk membantu upaya kemerdekaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh suasana perjuangan kemerdekaan. Terutama organisasi-organisasi kemerdekaan yang dibentuk sebagai gerakan politik dan perjuangan sebagai garis gerakan mereka.

Pasca kemerdekaan, gerakan-gerakan non-struktural masih diwarnai oleh gerakan politik sebagai reaksi euforia peralihan kekuasaan. Namun sebenarnya mulai muncul gerakan kemanusiaan yang mengurusi masalah-masalah kemanusiaan di masyarakat seperti soal kelaparan, kesehatan, pendidikan maupun anak. Pada masa itu, gerakan ini kebanyakan berlatarbelakangkan agama seperti Muhammadiyah, NU, maupun yayasan-yayasan yang didirikan oleh misionaris barat di Indonesia.

Pada masa era Orde Baru, gerakan non-struktural diawasi secara ketat dan dikontrol oleh pemerintah. Pertumbuhan civil society pada masa ini relatif tidak dinamis. Pada masa ini, pemerintah khawatir dengan munculnya sikap kritis dan sikap menentang negara oleh gerakan non-struktural.

GERAKAN KEMANUSIAAN DI INDONESIA DI MASA KINI

Pada saat berakhirnya era Suharto, pada saat yang sama muncul gerakan reformasi. Pada masa reformasi tahun 1998, gerakan non-struktural mulai bangkit kembali. Hal ini ditandai dengan makin kondusifnya demokrasi dan dibukanya pintu informasi serta kebebasan berkumpul. Pada masa itu, terjadi ledakan demokrasi dan sipil beramai-ramai membuat lembaga swadaya yang bergerak dalam berbagai isu sesuai dengan konsen mereka. Sejak jaman inilah gerakan non-struktural berjalan dinamis.

Pada masa ini gerakan non-struktural di Indonesia menemui kebangkitannya. Era kebebasan di masa reformasi telah memberikan keleluasaan bagi civil society untuk berkembang di Indonesia. Gerakan ini menjadi penting sekali, karena perannya dalam membangun masyarakat melalui jalur non pemerintah. Banyak sekali LSM maupun yayasan terjun langsung membantu masyarakat dalam berbagai lapangaan. Lahan garap gerakan ini adalah wilayah yang belum tersentuh oleh pemerintah dan juga beberapa di antaranya bergerak untuk mengawasi kebijakan dan perilaku pemerintah terhadap kepentingan publik. Gerakan ini sangat penting sebagai penyeimbang dan pengawas pemerintah dan mencegah terjadinya absolutisme kekuasaan.

Dalam hal ini kita membicarakan tentang gerakan sipil yang bergerak dibidang kemanusiaan. gerakan ini muncul untuk memberikan kapasitas bagi masyarakat untuk memiliki kualitas hidup yang bermartabat.

Gerakan seperti ini muncul dari tengah masyarakat untuk berpartisipasi menyelesaikan persoalan sosial yang masih menyisakan ribuan pekerjaan rumah yang berat. Gerakan seperti ini makin solid dan kuat, karena interaksinya dengan dunia internasional dan makin mengalami peningkatan kapasitas yang sebenarnya sejajar dengan pemerintah. Bahkan di beberapa hal, gerakan seperti ini mampu mempengaruhi pemerintah. Berbagai undang-undang di Indonesia, banyak di antaranya yang muncul oleh inisiatif dari civil society. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah gambaran betapa civil society bisa mendikte dan mendorong perilaku pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Dinamika gerakan non-struktural di Indonesia mengalami siklus pasang surut. Di masa orde baru, redupnya gerakan civil disebabkan oleh ketatnya kontrol pemerintah, sementara saat ini di saat demokrasi dibuka selebar-lebarnya, pasang surut sebuah organisasi masyarakat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan juga konstalasi global. Bagi sebuah lembaga yang bergantung penuh pada bantuan asing, keberlangsungan kemampuan sumber dayanya sangat dipengaruhi oleh konstalasi global. Sedangkan bagi lembaga yang bergerak karena pendanaan langsung dari masyarakat sangat dipengaruhi oleh konstalasi kebijakan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat domestik.

MASALAH-MASALAH KEMANUSIAAN: BENCANA, KELOMPOK RENTAN, LIVELIHOOD, KESEHATAN, DAN AKSES DANA

Sebelum bencana menjadi isu bersama antara masyarakat dan pemerintah, gerakan non-struktural masih bergerak di ruang dan wilayah masing-masing. Namun sejak intensitas bencana meningkat terutama setelah tahun 1997, gerakan kemanusiaan di Indonesia secara beramai-ramai mengarahkan perhatiannya pada masalah kemanusiaan yang disebabkan oleh kejadian bencana.

Upaya mencegah dan menanggulangi dampak maupun upaya mengurangi kerentanan akibat bencana menjadi isu sentral dalam dunia kemanusiaan di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya frekuensi bencana dan besarnya jumlah kerugian yang ditimbulkan.

Puncak dari aktivitas dalam kebencanaan ini adalah munculnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya penanggulangan dan mengurangi risiko bencana saat ini berubah menjadi pintu bagi upaya penguatan kapasitas masyarakat. Sejak saat itu, upaya integrasi aksi secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat terus menerus dilakukan. Mainstream bencana menjadi isu besar dalam pembangunan negara. Dari awalnya hanya bergerak sebatas upaya mengurangi besarnya dampak yang ditimbulkan akibat bencana, saat ini PRB telah berkembang menjadi upaya penguatan kapasitas yang didalamnya termasuk isu bencana, kelompok rentan, livelihood, kesehatan, dan akses dana.

Selain menjadi ancaman, kini marak disuarakan bahwa bencana merupakan pintu masuk bagi pelaku kemanusiaan untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat ketahanan masyarakat. Tidak hanya dalam menghadapi bencana saja, namun juga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan karakter, peningkatan kapasitas masyarakat. Ke semua upaya tersebut dibuat dalam bentuk pengurangan kerentanan dan meningkatkan ketahanan. Karena untuk menuju masyarakat yang memiliki ketahanan dalam bencana maka masyarakat harut kuat secara ekonomi, sosial dan memiliki kapasitas pribadi yang baik.

TANTANGAN GERAKAN NON-STRUKTURAL

Berbagai masalah saat ini yang dihadapi oleh gerakan sipil dalam kemanusiaan, selain masalah sumber daya keuangan adalah belum terhubungnya gerakan ini dengan pihak-pihak penting, seperti pemerintah dan swasta. Kalaupun terjadi hubungan, sifat hubungan ini hanya bersifat temporer dan insidentil saja, Belum merupakan sebuah kerangka kerjasama yang sistematis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan.

Lembaga kemanusiaan masih memiliki kelemahan dalam melakukan penggalangan dana publik sehingga kesulitan untuk mencari donor tetap dan jangka panjang untuk mendukung setiap kegiatan mereka. Hanya ada beberapa lembaga saja yang memiliki kemampuan demikian. Sehingga bagi lembaga yang menggantungkan kegiatan mereka pada bantuan luar negeri memiliki kerentanan tersendiri dalam menghidupi lembaga dan untuk implementasi program-program mereka.

Selain itu, ada beberapa kebijakan yang saat ini dirasakan oleh kalangan civil society dianggap kurang memihak mereka dan bahkan bisa membahayakan kelangsungan hidup mereka di masa mendatang atau menjadi penghambat bagi upaya implementasi program mereka karena kebijakan tersebut. Hal ini seperti adanya rancangan undang-undang tentang pajak bagi fasilitas pelayanan publik, Government to Government donor, Undang-undang LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang mengharuskan lembaga zakat berbentuk ormas dan kebijakan-kebijakan lainnya di Indonesia.

Masih banyak kendala di lapangan berkenaan dengan masa depan gerakan civil society di masa yang akan datang. Alam demokrasi adalah habitat bagi gerakan non-struktural di Indonesia. Sehingga upaya untuk menjaga dan mengawal gerakan sipil dalam kemanusiaan merupakan tantangan jangka panjang bagi kita semua.

Berdasarkan alasan di atas, Humanitarian Forum Indonesia bekerja sama dengan Dompet Dhuafa, Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, dan keluarga Humanitarian Forum Indonesia lainnya, serta dalam rangka peringatan hari jadi Dompet Dhuafa, mengadakan workshop dengan tema “Gerakan Kemanusiaan Non-Struktural di Indonesia : Peluang dan Tantangan“. Workshop ini diadakan pada hari Rabu, 18 Juli 2012 pada pukul 09.00-14.30 WIB di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat.

Hadir sebagai pembuka acara oleh Prof. Syafiq Mughni sebagai Ketua Dewan Pembina HFI dan juga Bpk. Sugeng Triutomo sebagai Deputi 1 bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana.

Untuk materi dapat dilihat dalam section Download (file RAR) di website ini, sedangkan resume daripada workshop ini akan kami tampilkan dalam bentuk newsletter selanjutnya.

Tag:

Related Images

  • Workshop Gerakan Kemanusiaan Non-Struktural di Indonesia

Post Rating

There are gold and diamonds that have to caiso replica watches be earned, and it is rolex replica uk still very interesting to say that the replica watch table that embodies the taste of men has rolex replica watches either gold or diamonds.